• Jelajahi

    Copyright © Global Faktual
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Marak Barang Non SNI Di Dadap, Aktivis Surati 3 Kementerian dan Mabes Polri : Kalau Tidak Di Tindak , Kami Turun Ke Jalan

    Kamis, 07 Mei 2026, Mei 07, 2026 WIB Last Updated 2026-05-07T10:05:37Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
    Jakarta - Globalfaktual-com - Tak main-main!! aktivis Putra Sion Sitompul Surati 3 Kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Mabes Polri pada selasa 4 Mei 2026.


    Bukan tanpa alasan, pria yang akrab disapa Putra ini geram, pasalnya di tengah instruksi Presiden Prabowo untuk melakukan tindakan tegas terhadap barang ilegal yang beredar di Indonesia, masih ada sebuah perusahaan di kawasan pergudangan kelurahan Dadap , Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang tidak tersentuh aparat penegak hukum.


    Dalam wawancara kepada media, putra menuturkan upayanya ini di inisiasi atas potensi kerugian Negara, kerugian Industri Lokal dan masyarakat itu sendiri. Ia juga menjelaskan potensi uang besar yang seharusnya diserap oleh negara harus kandas dan dinikmati para Oknum aparat penegak hukum dan oknum pejabat di lembaga negara.


    " Upaya ini saya lakukan sebagai bentuk kontribusi saya kepada negara, dalam hal ini kontrol sosial masyarakat. Bayangkan ketika ratusan jenis barang-barang dari China ini tidak terdaftar SNI dan di jual bebas di Indonesia , berapa keuntungan mereka dan berapa nominal potensi uang masuk ke negara yang hilang" paparnya


    Contoh pendaftaran SNI barang dari Luar Negeri berkisar 30-50 juta rupiah / Item, maka jika dikalikan dengan ,300 item barang saja, berpaa potensi uang hilang yang seharusnya masuk ke kas negara? Lalu malah diduga dinikmatin oknum pejabat dan oknum penegak hukum ," tambah putra


    Putra berharap instruksi yang dilayangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Sebagai orang nomor satu di Negeri ini. seharusnya menjadi landasan yang kuat untuk para penegak hukum dalam hal ini TNI, Polri dan Baecukai.


    Sampai berita ini diturunkan, masyarakat berharap para penegak hukum bisa mengambil tindakan tegas dan menjadikan permasalahan ini atensi sebagaiman instruksi Presiden.


    (Apip/Red)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini